Warga Miskin di Buleleng Dapat Jaminan Kesehatan Tanpa Terkecuali

Rapat Pemkab Buleleng dengan dengan DPRD Buleleng membahas jaminan kesehatan. (Foto: rik)  
10 Melihat

BULELENG, POS BALI – Untuk dapat memberikan pelayanan dasar kesehatan bagi seluruh masyarakat utama warga miskin atau kurang mampu, Pemkab Buleleng kini menjamin bahwa seluruh warga miskin di Kabupaten Buleleng akan ditanggung jaminan kesehatannya tanpa terkecuali. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, Senin (22/11/2022), usai mengikuti rapat dengan DPRD Buleleng terkait jaminan kesehatan, bertempat di ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng.

Lihadnyana mengatakan, hingga saat ini warga miskin atau kurang mampu di Buleleng bisa menerima layanan kesehatan jika memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara masyarakat miskin yang tidak memiliki KIS maupun tidak termasuk dalam DTKS, belum bisa menikmati jaminan layanan kesehatan. Dengan keputusan yang ditetapkan dalam rapat tersebut, seluruh warga miskin yang memerlukan layanan kesehatan akan ditangani.

Meskipun belum memiliki KIS dan belum termasuk dalam DTKS, tapi mereka tetap akan mendapatkan pelayanan kesehatan. “Kesimpulan rapat ini bahwa masyarakat miskin apabila masuk rumah sakit meski tidak memiliki KIS maupun belum masuk DTKS akan dibiayai,” tegas Lihadnyana.

Sejauh ini, masih terdapat warga miskin yag tercecer. Artinya, mereka belum memiliki KIS dan masuk dalam DTKS. Sebanyak 444 warga yang tercecer, menurut Lihadnyana sudah mendapatkan pelayanan. Dengan kesepakatan yang diambil dalam rapat tersebut, warga miskin masuk rumah sakit akan ditangani dan membawa data bersangkutan ke Dinas Sosial (Dinsos) untuk bisa dijamin biaya kesehatannya.

Proses penanganannya melibatkan Pendamping Program Keluarga (PKH) Harapan untuk langsung berkoordinasi dengan pihak Desa atau Kelurahan. Nantinya dari Desa atau Kelurahan akan mengeluarkan Surat Keterangan Miskin dan Surat Pernyataan Mutlak.

“Tetap ke kantor desa, hanya tetap dilayani. Jadi misal ada orang jauh ke rumah sakit, Dinas Sosial punya pendamping PKH di desa. Mereka akan berkoordinasi dengan pihak desa. Bukan berarti tidak perlu. Ini untuk mempercepat proses dengan memanfaatkan pendamping PKH,” jelas Lihadnyana.

Di sisi lain Lihadnyana mengaku akan memenuhi secara perlahan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana di rumah sakit pemerintah khususnya RS Pratama yang dimiliki Kabupaten Buleleng. Ke depannya diharapkan rujukan BPJS untuk masyarakat bisa diperbanyak dari puskesmas ke RS pemerintah, dibandingkan ke RS swasta.

“Keputusan yang disepakati melalui rapat ini menunjukkan komitmen Pemkab Buleleng memberikan pelayanan hak dasar yang terbaik bagi masyarakat. Salah satunya, pemenuhan hak atas kesehatan. Jadi, data masyarakat miskin harus akurat melalui verifikasi dan validasi agar pelayanan kesehatan terbaik tepat sasaran,” pungkasnya. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.