Tingkatkan Sewa Lahan, Koster Ancam ITDC

Bayar Utang PEN Tanpa APBD

Gubernur Koster tertawa semringah saat berjalan bersama Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, usai rapat paripurna DPRD Bali (foto: hen)
17 Melihat

DENPASAR, POS BALI – Segala macam jalan ditempuh Gubernur Bali, I Wayan Koster, agar dapat menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Bahkan mengancam memutus kontrak lahan Pemprov seluas 39,8 hektar di kawasan ITDC Nusa Dua tak haram dilakukan. Gertakan terbukti berhasil melambungkan nilai sewa lahan yang semula “cuma” Rp6 miliar menjadi Rp51 miliar per tahun. Keberhasilan itu dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD Bali, Selasa (22/11/2022).

“Kita dapat Rp300 miliar dari sewa lahan Pemprov 39,8 hektar di ITDC. Dulu kerjasamanya menghina karena hanya Rp6 miliar per tahun, tahun 2017 naik jadi Rp7 miliar. Itu juga tidak dibayar,” ketus Koster tanpa membaca teks pidato sambutan.

Setelah negosiasi, sambungnya, nilai sewa naik jadi Rp51 miliar per tahun. Perjanjian kerjasama (PKS) yang lama diputus, lalu proses membuat PKS baru. Mulai tahun 2023 ITDC mesti membayar Rp51 miliar dikali 16 tahun sisa kontrak, dan harus dibayar sekaligus dengan nilai lebih dari Rp800 miliar. Koster mengaku memanggil Direktur ITDC untuk negosiasi sewa lahan, sekaligus juga mengancam ITDC secara hukum karena terlalu banyak merugikan Pemprov Bali.

Kabar lainnya, ITDC akan memperpanjang kontrak lahan Pemprov untuk 30 tahun lagi setelah usai kontrak sebelumnya. Kali ini Koster tegas minta sebagian uang sewa dibayar di depan. “Kita harus tegas karena lama dirugikan pihak ketiga. Malah lahan sudah dipakai jaminan di bank senilai Rp2,3 triliun. Siapa pun di baliknya saya tidak takut, saya hadapi,” tegas Ketua DPD PDIP Bali itu, disambut aplaus hadirin.

Lebih jauh disampaikan, pembayaran utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sedang diupayakan melalui pendekatan ke pemerintah pusat agar bisa dimulai sejak tahun 2024. Dia menyebut ada pendapatan daerah Rp300 miliar yang bersumber dari kerjasama Pemprov lewat Perseroda yang menggarap Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dengan BPJS Ketenagakerjaan, khusus untuk zona komersial. Sebab, PKB terdiri dari zona inti berisi fasilitas budaya, zona penunjang berisi unit yang dikomersialkan dengan pihak ketiga, dan zona penyangga berisi sungai buatan, pelabuhan, hutan dan embung.

Zona penunjang seluas 88 hektar, jelasnya, akan segera diapraisal dengan perkiraan target pendapatan Rp3 triliun. Kerjasama maksimal seluas 60 persen dari lahan. “Rp3 triliun kita dapat tahun 2023, dan penggunaan untuk penyertaan modal di BPD Bali, pembangunan fasilitas inti PKB, dan fasilitas lain-lain serta pembangunan infrastruktur. Ini sudah ada MoU dengan BPJS. Jadi bayar utang tidak pakai APBD dengan sumber PAD dan pajak kendaraan motor,” ungkap mantan anggota Banggar DPR RI tersebut.

Menurut Koster, nilai tanah di PKB tinggi sekali. Dengan modal Rp2,6 juta per are, sekarang menjadi Rp300 juta. Kalau dibangun, lahan milik Pemprov Bali, bukan orang lain. Kehilangan ekonomi tinggi tidak boleh terjadi lagi di era kepemimpinannya. “Itu gunanya gubernur tahu fiskal negara, detail menghitung, tidak bisa dibohongi, cermat,” cetusnya sambil tersenyum.

Menyinggung KTT G20 yang baru usai, Koster menyebut kain endek kini menjadi ikon produk UMKM Bali. Saat gala dinner, semua tamu negara mengenakan endek yang diproduksi di Klungkung. Termasuk para mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang hadir. Koster juga bersurat ke Jawa Tengah agar tidak memproduksi endek bali demi melindungi produsen lokal.

“Saya harap Dewan peka hal seperti ini. Kalau bisa paripurna jadi rutinitas tiap Selasa atau Kamis, karena pasti pakai endek atau adat bali. Tiap bulan beli baju endek baru agar pedagang lakunya, sekaligus memelihara konstituen,” kelakarnya sambal terkekeh. hen

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.