Krama Adat Tamblang Minta Mantan Ketua LPD Ditahan

SEJUMLAH Krama Desa Adat Tamblang, mendatangi kantor Kejari Buleleng mempertanyakan perkembangan penanganan kasus korupsi LPD setempat, sekaligus mendesak mantan Ketua LPD Adat Tamblang yakni KR yang ditetapkan tersangka ditahan.                                                                                       POS BALI/RIK
45 Melihat

BULELENG, POS BALI – Sejumlah krama Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Kamis (1/12/2022) kemarin mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. Kedatangan mereka ini mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi LPD Adat Tamblang. Terlebih lagi, mantan Ketua LPD Tamblang yakni KR yang telah ditetapkan tersangka belum ditahan.

Kedatangan rombongan krama yang dipimpin oleh Bendesa Desa Adat Tamblang, Nyoman Anggarisa diterima langsung oleh Kasi Intel yang juga Humas Kejari Buleleng, Ida Bagus Alit Ambara Pidada. Mereka pun menuntut agar KR yang telah ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi LPD Adat Tamblang segera ditahan.

Bendesa Desa Adat Tamblang, Nyoman Anggarisa mengatakan, krama Desa Adat Tamblang sejauh ini merasa resah karena mantan Ketua LPD Tamblang yang menjadi tersangka belum ditahan. Untuk itu, pihaknya bersama sejumlah krama pun mendatangi Kejari Buleleng untuk meminta penjelasan secara langsung.

“Krama saat ini merasa tidak puas dengan penanganannya. Karena status tersangka sudah dikenakan selama satu tahun tapi belum juga ditahan. Jadi kami datang ke kantor Kejaksaan untuk mendengarkan langsung penjelasannya, sehingga kami bisa menjawab pertanyaan krama,” kata Anggarisa.

KR selaku mantan Ketua LPD Adat Tamblang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2021 lalu atas kasus dugaan korupsi LPD Adat Tamblang. Usai ditetapkan tersangka, KR dipecat dari jabatan sebagai Ketua LPD. Prajuru Desa Adat telah menggelar paruman dan membentuk pengurus baru, agar LPD bisa beroperasi kembali.

Dari hasil audit internal dilakukan oleh tim desa, kerugiaan yang timbul akibat kasus dugaan korupsi ini mencapai Rp1,2 miliar. Uang itu merupakan tabungan milik ribuan nasabah dan uang kas Desa Adat Tamblang. Dana LPD itu diduga digunakan KR yang menjabat Ketua LPD saat itu, untuk kepentingan pribadi.

Dana itu juga diduga digunakan oleh KR untuk berjudi. Bahkan, kasus ini sempat diselesaikan melalui tahap musyawarah di desa. Ketika itu, KR pun sempat menyanggupi untuk mengganti dana tersebut, namun hingga sekarang ini tidak kunjung dilakukan. “Krama akhirnya membawa kasus ini ke ranah hukum. Ya awal tahun 2020 dilaporkan ke Kejaksaan,” jelas Anggarisa.

Sementara itu Kasi Intel Kejari Buleleng, Ida Bagus Alit Ambara Pidada menjelaskan, kasus dugaan korupsi LPD Adat Tamblang masih dalam penyidikan. Diakui Alit, saat ini KR memang belum ditahan. Hanya saja, penyidik memiliki beberapa pertimbangan sebelum menahan tersangka KR.

Saat ini, penyidik masih menunggu hasil audit dari pihak Inspektorat untuk menghitung jumlah kerugian yang ditimbulkan. Hasil audit itu nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak penyidik terkait upaya penahanan terhadap KR atas kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan LPD Adat Tamblang.

“Kami masih menunggu hasil audit dari pihak Inspektorat. Kalau soal penahanan tersangka, ada tahapan yang harus dilewati, jadi bukan karena belum cukup bukti. Tinggal melengkapi bukti yang sudah ada, salah satunya terkait kerugian uang negara yang ditimbulkan,” pungkas Alit. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.