DPRD Bali Setujui APBD 2023 Jadi Perda

Dorong Pemprov Bentuk Desa Devisa

Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama (tengah) saat memimpin rapat paripurna membahas penetapan Ranperda APBD 2023 menjadi Perda (foto: hen)
10 Melihat

DENPASAR, POS BALI – Setelah melalui pembahasan panjang, DPRD Bali akhirnya menyetujui dan menetapkan Ranperda APBD Provinsi Bali 2023 menjadi Perda dalam rapat paripurna, Selasa (22/11/2022). Legislatif juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada eksekutif, antara lain agar Pemprov Bali membentuk Desa Devisa sebagai sinergi dan komplementer dari Desa Wisata yang sudah ada. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Nyoman Adi Wiryatama, juga merekomendasikan untuk memperketat pengawasan hutan demi mencegah bencana banjir dan tanah longsor seperti terjadi di Jembrana.

Pada rapat yang dihadiri Gubernur I Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati serta pimpinan OPD itu, Gde Kusuma Putra selaku pembaca pendapat akhir Dewan, mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan KTT G20 di Bali.

Dia menguraikan, Dewan setuju usulan penambahan kegiatan dan sub kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD 2023 dan KUA PPAS 2023, yang bersumber dari DAK dan PAD sebesar Rp507,95 miliar, dialokasikan untuk kegiatan sebagaimana mestinya dalam APBD 2023. Alokasi Anggaran Belanja untuk pembangunan diprioritaskan untuk memenuhi bidang prioritas meliputi pangan, sandang dan papan dengan anggaran Rp171,778 miliar atau 2,38 persen dari total belanja daerah.

Anggaran kesehatan dan pendidikan Rp2,51 triliun lebih, anggaran jaminan sosial dan ketenagakerjaan Rp34,454 miliar lebih; adat, agama, tradisi, seni dan budaya Rp602,552 miliar; dan pariwisata Rp14,777 miliar. Kemudian penguatan infrastruktur Rp1,096 triliun, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Rp2,794 triliun, sehingga totalnya Rp7,225 triliun lebih.

Terkait volume Ranperda APBD 2023, Pendapatan Daerah diperkirakan Rp6,632 triliun lebih. Ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp4,426 triliun lebih, Pendapatan Transfer Rp2,15 triliun lebih, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp55,708 miliar lebih.

Belanja Daerah direncanakan Rp7,225 triliun lebih, terdiri dari Belanja Operasi Rp4,304 triliun lebih, Belanja Modal Rp1,188 triliun lebih, Belanja Tidak Terduga Rp50 miliar; dan Belanja Transfer Rp1,682 triliun lebih. Defisit Anggaran Rp592,543 miliar lebih, ditambah pengeluaran Pembiayaan Rp437,5 miliar meliputi Penyertaan Modal Rp100 miliar, Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2024 Rp150 miliar, dan pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo Rp187,5 miliar.

“Karenanya diperlukan penerimaan pembiayaan Rp1,030 triliun lebih. Mengingat diperkirakan ada Silpa APBD 2022 sebesar Rp226,871 miliar lebih, sehingga diperlukan pembiayaan bersih Rp803,172 miliar lebih,” terang Kusuma.

Berikutnya Kusuma memaparkan sembilan rekomendasi Dewan, dimulai dari mendorong sekaligus mendukung Pemprov lebih ekstra mengawasi keberadaan hutan yang ada. Saat banjir bandang ada batang kayu yang hanyut, itu akibat ada pembalakan liar hutan. Ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah diminta tetap diperhatikan.

Satu rekomendasi yang menarik adalah agar OPD terkait membentuk Desa Devisa guna bersinergi dengan Desa Wisata yang ada dan terus bertumbuh di seluruh pelosok. Jika bisa bersinergi, Dewan optimis kelak Bali akan banyak memiliki Desa Wisata sekaligus menjadi Desa Devisa, atau Desa Devisa sekaligus menjadi Desa Wisata.

Dewan juga mendorong Pemprov segera mengkaji komprehensif bantuan subak dan desa adat, agar efektivitas dan rasa keadilan terpenuhi tanpa disamaratakan. Ada banyak subak dan desa adat masih sangat butuh bantuan lebih dari yang diterima sekarang, tapi ada juga subak dan desa adat yang memandang sebelah mata terhadap bantuan yang diterima.

Hal lain, operasional bus Trans Metro Dewata dikaji kembali efektivitas dan efisiensi pelaksanaanya; mendorong dan mendukung Pemprov memperjuangkan tenaga tenaga kontrak seperti sopir, tukang kebun, petugas kebersihan dan satpam untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K); menyuarakan kepada semua rumah sakit di Bali mengedepankan penanganan ketimbang proses administrasi pasien; dan mendorong Gubernur secepatnya merealisasikan kemandirian energi untuk Bali. “Ini guna tercapainya Bali yang Go Clean dan Go Green,” pungkasnya.

“Kita harus bangga punya Gubernur cerdas dan berani. Pinter tapi tidak berani tetap tidak berguna. Ke Kuta beli sikat gigi, ke lampung beli bantal. Ketua sakit gigi, pantun pun batal,” kelakar Adi Wiryatama sebelum menutup rapat. hen

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.