Bawaslu Akui Mustahil Pemilu Nihil Pelanggaran

Aturan Main Jangan Multitafsir

Komisioner Bawaslu Bali, Ketut Rudia (dua kanan) saat menjadi narasumber dalam sosialisasi peraturan pengawasan penyelenggara Pemilu di Klungkung. (Foto: ist)
16 Melihat

KLUNGKUNG, POS BALI – Menghadapi tahapan Pemilu 2024 yang beririsan, Bawaslu Klungkung menyosialisasikan peraturan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu kepada stakeholder dan jajaran panwascam se-Kabupaten Klungkung, Selasa (23/11/2022).

Anggota Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, sebagai narasumber kegiatan menjelaskan, menghadapi tahapan Pemilu yang beririsan, terutama pada tahapan penetapan peserta Pemilu tahun 2024, ada potensi pelanggaran yang sangat besar. Penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 adalah pada tanggal 14 Desember 2022, sedangkan masa kampanye peserta Pemilu akan dimulai 75 hari sebelum tahapan pencoblosan. Itu artinya bulan November 2023 KPU baru akan mengeluarkan jadwal kampanye.

“Pada kurun waktu itu, Bawaslu mempunyai tantangan untuk memastikan tidak ada kegiatan sosialisasi dari partai politik peserta Pemilu yang melanggar aturan,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskan, perhelatan besar seperti Pemilu ini tentu tidak bisa kosong dari yang namanya pelanggaran. Sesuai dengan kewenangan Bawaslu yakni pencegahan dan penindakan, ketika upaya pencegahan sudah diupayakan dan ternyata masih ditemukan pelanggaran, tentu pelanggaran itu tidak boleh didiamkan. Namun, dalam upaya penanganan pelanggaran, Bawaslu harus mempunyai dasar jelas, jangan sampai penanganan pelanggaran dasar hukumnya justru tidak ada.

“Dan, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu merupakan landasan hukum Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran,” tegasnya.

Akademisi sekaligus Ketua Bawaslu 2012-2017, Prof. Muhammad, yang juga diundang menjadi narasumber secara daring, menjelaskan, untuk menentukan kualitas demokrasi di Indonesia ada beberapa syarat. Pertama, regulasi yang jelas dan tegas, dalam hal ini adalah tugas Bawaslu RI, KPU RI dan pemerintah pusat bagaimana menyusun peraturan yang tidak menimbulkan multitafsir. Syarat kedua, peserta Pemilu yang taat aturan; bagaimana partai politik peserta Pemilu mengikuti aturan secara tepat dan benar. Ketiga, pemilih yang cerdas dan partisipatif.

“Cerdas dalam artian sebelum melakukan pilihan di TPS, pemilih membaca dulu visi dan misi para peserta pemilu itu,” cetusnya.

Dia menyebut 60 persen pemilih di Indonesia permisif dengan politik uang, menganggap politik uang adalah sedekah dan wajar diterima, dan ini merupakan tantangan baik bagi penyelenggara maupun peserta Pemilu untuk diperbaiki.

Selain Prof. Muhammad, hadir juga sebagai narasumber akademisi DR. Ni Wayan Widhiasthini, dosen di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. hen

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.